Pt Harus Berbadan Hukum Forex

Kamis, 26 Juni 2008 Pertanyaan untuk investor FOREX, sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas perdagangan FOREX Kemana harus meluap jika terjadi kesalahan perdagangan yang menyebabkan kerugian pada investor Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan ketentuan dalam bentuk undang - Undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997. Ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya, kepastian hukum maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Pengaturan Perdagangan Berjangka Ada dua lapis pengaturan di dalam perdagangan berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Berjangka Jakarta BBJ dan lembaga kliring berjangka - dalam hal ini Kliring Berjangka Indonesia KBI melalui self regulation. Lapis kedua dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang partai pemerintah (Departemen Perdagangan). Ketiga lembaga itu bersama-sama mengatur perdagangan berjangka di indonesia agar tercipta pasar berjangka yang adil dan jujur. Pengaturan Perdagangan Forex Karena termasuk dalam perdagangan berjangka maka perdagangan forex diatur dalam UU NO 32 tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuanpelaporan dan penerapan hukum. Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas cara kerja pialang berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak jual beli dan beli nasabah atau investor. Pasal 51 dari Undang-undang perdagangan berjangka ini menjelaskan tentang pialang berjangka sebelum pelaksanaan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik marjin itu bisa menjadi barang danatau surat berharga tertentu. Pialang berjangka wajib tunjangan marjin milik nasabah - termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan -. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka di bank yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya bisa ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain. Dengan garansi pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 ini, investor tidak perlu khawatir dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti investor boleh memilih sembarang pialang, harus dicermati juga kapabilitas dan kredibilitasnya. Seperti telah disebut sebelumnya, dalam perdagangan forex ada dua sistem, yaitu sistem fisik dan sistem margin. Dalam contoh forex trading yang menggunakan sistem margin, kita bisa mengetahui dengan setoran modal yang relatif kecil, investor dapat melakukan transaksi dengan biaya yang sama beberapa kali lipat dari dana yang diinvestasikan. Pasar beli keleluasaan untuk mengambil posisi tertentu, untuk membeli atau menjual barang - barang dan melikuidasi posisinya. Namun, meski memakai harga spot, tapi karena jenis investasi ini memungut margin nasabah, maka perdagangan forex dengan sistem margin masuk dalam wilayah UU No. 32 Tahun 1997. Untuk memperjelas dan mempertegas UU tersebut, pada tanggal 28 Nopember 2002, BBJ mengeluarkan SK No 037DIR BBJ1102 yang mengatur mengenai. Isi SK tersebut pada intinya adalah, untuk setiap produk trading forex dengan sistem margin, baik yang melalui bursa maupun OTC (over the counter) tidak melalui bursa harus didaftarkan di BBJ, dan semua margin harus masuk ke KBI dalam rekening terpisah (akun terpisah) . Jadi bila ada produk yang tidak masuk ke KBI dalam rekening terpisah, lah produk yang ilegal dan perusahaan pialangnya menjadi perusahaan pialang yang juga ilegal. Dari sinilah investor sudah harus berhati-hati dalam melakukan investasi forex. Untuk langkah awal, harus dipastikan produk yang sudah divestasi benar benar produknya legal, yaitu ada garansi dari KBI dan diawasi oleh Bappebti. Salah satu kelebihan dalam berinvestasi diperdagangan berjangka khususnya forex dengan adanya badan pengawas dari pemerintah. Di dalam UU No. 32 Tahun 1997 pemerintah Indonesia menetapkan Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Untuk mencapai tujuannya sebagai badan pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Untuk keamanan terapkannya. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perizinan dan perintah pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang suka melakukan tindakan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Bursa berjangka adalah suatu organisasi berdasarkan anggota, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya serta terawasinya kegiatan perdagangan kontrak berjangka, agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan berjangka yang berlaku. Bursa berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan pemegang saham para perusahaan pialang berjangka. Berikut ini adalah daftar yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meski berbadan hukum PT. Bursa berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu pelaksanaan perdagangan berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari saham Bursa berjangka oleh satu orangkelompok, setiap pemegang saham hanya dapat memiliki satu saham. Jika kegiatan bursa mulai mengarah pada hal-hal yang rnerugikan masyarakat kegiatan bursa dapat dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta (JFX). Lembaga Kliring Berjangka Lembaga kliring perjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan UU No. 321997, lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga kliring bertugas menyelesaikan dan transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka - belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, di mana investor condor dananya sebagai modal. Untuk itu lembaga kliring wajib memiliki kemampuan keuangan yang kuat. Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaiannya secara lancar dan baik, lembaga kliring diberi wewenang peraturan tata tertib sendiri, termasuk pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap anggotanya. Lembaga Kliring pertama di Indonesia, yang sekarang menjalankan tugasnya sebagai pendamping BBJ adalah PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Pialang berjangka merupakan elemen utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan tersebut adalah sebagai pelaku bahasa sehari-hari yang disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintahamanat dari pihak investor. Jadi jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex di BBJ, kita tidak boleh langsung ke BBJ, pelaut harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut sistem margin, pialang berjangka berhak. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat dari agar dan ditransaksikan di bursa. Urusan bisnis dalam saham dengan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang mungkin mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan kesehatan yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Selain itu cukup legal, pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan. Untuk melindungi investor, pialang berjangka diwajibkan memiliki pedoman perilaku dalam pasal 49 sd 56 dari UU No.321997. Dalam hal dengan kloning klasemen, pialang berjangka terbagi dalam dua kategori yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Hanya transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang mendapatkan jaminan dari lembaga kliring. Oleh karena itu pialang berjangka member kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring. Diposkan oleh Ruben nurdiasmanto di 13.48 160Pertanyaan bagi investor forex sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas perdagangan forex Kemana harus meluap jika terjadi kesalahan perdagangan yang menyebabkan kerugian pada investor Perdagangan forex masuk dalam Perdagangan Berjangka, di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan bentuk dalam bentuk Undang - Undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997. Hal ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. PENGATURAN PERDAGANGAN BERJANGKA Ada dua lapis pengaturan dalam dalam Perdagangan Berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka, dalam hal ini Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Lembaga Kliring Berjangka, dalam hal ini Kliring Berjangka Indonesia (KBI) melalui Self Regulation. Lapis kedua dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Ketiga lembaga itu bersama-sama diatur Perdagangan Berjangka di Indonesia agar tercipta Pasar Berjangka yang adil dan jujur. PENGATURAN PERDAGANGAN FOREX Karena termasuk dalam Perdagangan Berjangka, maka perdagangan forex diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup hal-hal yang menurut umum, kelembagaan, perizinan, bahan perdagangan, pembukuanpelaporan, dan penerapan hukum. Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan Perdagangan Berjangka, yang antara lain membahas cara kerja Pialang Berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak jual beli dan beli nasabah atau investor. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami. Dimana margin tersebut dapat menjadi uang danatau surat berharga tertentu. Pialang Berjangka wajib. Dimiliki, termasuk tambahan dana hasil transaksi. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka di bank, yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya bisa ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain. Dengan garansi Pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 ini, investor tidak perlu khawatir dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti investor boleh memilih sembarang pialang, harus dicermati juga kapabilitas dan kredibilitasnya. Salah satu kelebihan dalam investasi di Perdagangan Berjangka khususnya forex adalah adanya badan pengawas dari pemerintah. Di dalam UU No. 32 Tahun 1997, pemerintah Indonesia menetapkan badan pengawas Perdagangan Berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bursa Berjangka adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya serta terawasinya kegiatan Perdagangan Berjangka, agar sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan Perdagangan Berjangka yang berlaku. Bursa Berjangka harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dengan pemegang saham para perusahaan Pialang Berjangka. Berikut ini adalah daftar yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meski berbadan hukum PT, Bursa Berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu pelaksanaan Perdagangan Berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari saham Bursa Berjangka oleh satu orangkelompok, setiap pemegang saham hanya dapat memiliki satu saham. Jika kegiatan bursa dimulai pada hal-hal yang merugikan masyarakat, kegiatan bursa dapat dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan Perdagangan Berjangka adalah BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta (JFX). LEMBAGA KLIRING BERJANGKA Lembaga Kliring Berjangka atau biasa disebut Lembaga Kliring adalah lembaga pelengkap dari Bursa Berjangka yang harus ada dalam sistem Perdagangan Berjangka. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997, Lembaga Kliring terpisah dari Bursa Berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga Kliring dan penyelesaian semua transaksi yang dilakukan di Bursa Berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga Kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbukabelum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga Kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada Pialang Berjangka, dimana investor menyetor dananya sebagai modal. Pialang Berjangka merupakan elemen utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan itu adalah sebagai rintisan, bahasa sehari-hari disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Tindakan Pialang Berjangka ini untuk dan atas perintahamanat dari pihak investor. Jadi untuk jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex di BBJ, kita tidak boleh langsung ke BBJ, pela harus meminta jasa Pialang Berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut sistem margin, Pialang Berjangka. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat dari agar dan ditransaksikan di bursa. Urusan pembeli dalam saham dengan Bursa dan Lembaga Kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi Pialang Berjangka Mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan kesehatan yang baik. Pialang Berjangka harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Selain itu legal, Pialang Berjangka harus mejadi anggota Bursa dan izin usaha dari Bapebti sebelumode. Untuk melindungi investor, Pialang Berjangka diwajibkan memiliki Pedoman Perilaku sebagaimana Yang tertulis di hearts Pasal 49 sd 56 UU No.32 Tahun 1997. ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampamplta hrefshinystat targettopampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltimg srcshinystatcgi-binshinystat. cgiUSERkangrouf altFree counter border0 ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltaampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgtampampampampampampampampampampampampampampampampampampampltbrampampampampampampampampampampampampampampampampampampampgt Pesan: Biasakanlah mengeluarkan Sedekah meski hanya sedikit, karena sedekah akan memadamkan api kesalahan, menggembirakan hati, hapus